Pasca Ledakan di Masjid, SMAN 72 Jakarta Lakukan PJJ Karena Sebagian Pelajar Masih Trauma

JawaPos.com - Kepala Sekolah SMA Negeri 72 Tetty Helena Tampubolon mengatakan sekolah tersebut masih menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau secara daring pada pekan depan. Hal ini setelah ledakan yang dilakukan oleh pelajar di Masjid Sekolah.

“Hari Senin itu yang pasti masih PJJ," ujar Tetty saat dijumpai di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Sabtu (15/11).

Tetty mengungkapkan, saat ini orang tua belum menyetujui untuk pembelajaran luring atau tatap muka di sekolah. Hal itu karena sebagian anak masih mengalami trauma atas insiden ledakan yang terjadi pada Jumat (7/11).

"Masih kita pantau juga dan kita pastikan dengan orang tuanya apakah sudah boleh ambil PJJ atau boleh hybrid. Jadi harus kami pastikan orang tuanya menyetujui," katanya.

Tetty pun berharap seluruh murid SMA Negeri 72 bisa segera pulih dan bersama-sama kembali belajar di sekolah.

"Anak-anak juga masih takut-takut jalan. Pesan saya, anak-anak berdoa dan bersemangat, mudah-mudahan segera pulih, supaya tidak ketinggalan dari sekolah lain pembelajarannya," kata Tetty.

Tetty mengatakan, seluruh pihak juga telah memberikan perhatian kepada sekolahnya seperti Kepolisian, Dinas Pendidikan Jakarta, Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hingga Himpunan Psikologi Indonesia.

Hingga saat ini, pihak sekolah masih menunggu hasil resmi penyelidikan dari insiden tersebut. Tetty menyebutkan beberapa murid juga masih dalam proses penyembuhan di rumah sakit.

Untuk itu, Tetty berharap agar SMAN 72 dapat kembali pulih dan melaksanakan kegiatan belajar-mengajar seperti biasa.

 Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo telah memberikan kebebasan kepada pihak SMA 72 untuk memutuskan apakah kegiatan belajar mengajar akan dilakukan dalam jaringan (daring) atau luring.

Kendati demikian, Pramono berharap kegiatan belajar-mengajar di sekolah tersebut sudah dapat berjalan normal pada pekan depan.

Pihaknya sudah berkomunikasi dan Kepala Dinas Pendidikan juga sudah menyampaikan serta memberikan kebebasan. "Yang mau daring boleh, yang mau langsung juga boleh. Dan ternyata mereka kebanyakan sekarang meminta untuk secara langsung,” ujar Pramono.