BGN Ingatkan Pengelola SPPG Tak Terlena Nikmati Insentif Rp 6 Juta per Hari, Dapur Harus Sesuai Standar

JawaPos.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengingatkan para mitra, yayasan, hingga Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak terlena dengan insentif fasilitas SPPG yang mencapai Rp 6 juta per hari operasional.

Ia menyebut besaran insentif itu diberikan untuk memastikan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) selalu berada dalam kondisi siap dan memenuhi standar keamanan pangan.

“Anda jangan keenakan dengan insentif besar ini. Sudah dapat insentif Rp 6 juta per hari kok malah ongkang-ongkang. Blender rusak nggak mau ganti, akhirnya Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan patungan beli blender. Gimana tuh,” tegas Nanik saat memberikan pengarahan pada acara Koordinasi dan Evaluasi Program BGN di Hotel Aston Cirebon, Minggu (7/12).

Menurut Nanik, insentif tersebut adalah pembayaran tetap sebagai kompensasi atas kesiapsiagaan fasilitas sesuai SOP dan standar BGN. Ia juga menambahkan bahwa nilai insentif tersebut berlaku di dua tahun pertama, kemudian dievaluasi.

Namun, pemberian insentif yang tidak bergantung pada jumlah porsi itu ternyata memunculkan kecemburuan antar pengelola dapur.

“Masa saya yang sudah bangun dapur 400 meter persegi di tahap pertama disamakan dengan dapur-dapur sekarang yang kurang dari 400 meter persegi,” ujar Nanik menirukan protes para mitra.

Meski begitu, ia memastikan BGN tetap berpegang pada prinsip keadilan. Tim appraisal akan menilai kondisi setiap dapur secara independen.

“Kalau ternyata dapur anda tidak sesuai standar, atau nilainya rendah, insentif fasilitas akan dipangkas. Jangan sembarangan…” ujarnya.

Selain SOP dapur, Nanik juga memastikan setiap SPPG diwajibkan memiliki sejumlah kelengkapan penting. Mulai dari Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), Sertifikat Halal, serta memastikan seluruh relawan mengikuti Pelatihan Penjamah Makanan.

Untuk wilayah Kota Cirebon, dari 21 SPPG yang beroperasi, 15 sudah memiliki SLHS, 11 dalam proses pengajuan, dan 2 belum mengajukan sama sekali. Sementara di Kabupaten Cirebon, dari 139 SPPG, 106 telah mengantongi SLHS, 24 masih diuji, dan 9 belum mengajukan.

“Tolong ya… yang belum harus segera mendaftar. Saya beri waktu satu bulan. Kalau belum juga mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan, saya perintahkan agar di-suspend,” tutup Nanik.